ANALISIS POSTUR ANGGARAN PERUBAHAN APBN 2020

By | 5 Januari 2021

Perpres No.54 Tahun 2020 telah diterbitkan sebagai regulasi mengenai perubahan postur APBN 2020. Mari kita telaah bersama muatan Perpres No.54 Tahun 2020 ini. Tentunya dengan bahasa yang ringan biar nnt bisa diskusi seru-seruan..heheh

BELANJA NEGARA

Okey kita mulai dari pos belanja negara dulu. Pos ini dibagi jadi dua kelompok besar, yakni belanja pemerintah pusat (untuk kementerian) dan belanja transfer daerah (DAU, DAK, DBH, Dana Desa, dll). Untuk pos ini terjadi perubahan asumsi belanja negara dari 2.540 triliun lebih menjadi 2.613 triliun lebih. Dengan kata lain terjadi peningkatan belanja negara sebesar 73,39 triliun rupiah.

Jika dibreakdown berdasarkan kelompok, untuk belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar 167, 62 triliun dan untuk belanja daerah berkurang sebesar -94,23 triliun. Adapun pos belanja daerah yang terkoreksi cukup dalam adalah DAU dari 427,09 T menjadi 384,38 T (ada koreksi 42,71 Triliun) ; DAK dari 202,53 triliun menjadi 182,96 triliun (koreksi 19,57 Triliun). Penurunan alokasi DAU dan DAK ini tentunya sinyal buat daerah agar siap-siap kencangkan ikat pinggang.

 

Untuk belanja pemerintah Pusat, dari total 87 kementerian/lembaga/badan, hanya 4 Instansi Pusat yang mengalami kenaikan yakni Kemendikbud (dari 36,3T menjadi 70,72T), Kemenkes (dari 57,4T menjadi 76,55T), BATAN (dari 710,67 M menjadi 715,8 M) dan Bendahara Umum Negara BA 999 (773,86 Triliun menjadi 1014,57 Triliun). Selebihnya sebanyak 83 Instansi mengalami penurunan belanja dimana Instansi yang mengalami penurunan terbesar adalah Kemenristek (dari 42,17 Triliun menjadi 2,47 Triliun) dan BEKRAF (dari 889,66 Milyar menjadi nol). Dari sebaran alokasi belanja Instansi pusat ini, yang menarik untuk disimak lebih jauh adalah peningkatan belanja Bendahara Umum Negara yang mencapai 240,7 Triliun. Kemana alokasi peningkatan ini karena berdasarkan aturan terdapat 3 komponen/pos Bendahara Umum Negara BA 999 yakni

BA-BUN Pengelola Utang Pemerintah (BA.999.01)

BA-BUN Pengelola Hibah (BA 999.02)

BA-BUN Pengelola Investasi Pemerintah (BA 999.03)

BA-BUN Pengelola Penerusan Pinjaman (BA 999.04)

BA-BUN Pengelola Transfer ke Daerah (BA 999.05)

BA-BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07)

BA-BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08)

BA-BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99)

 

PENDAPATAN

Logika ekonomi sederhana mengatakan adanya peningkatan belanja maka seyogyanya harus diikuti dengan pendapatan untuk membiayai belanja tersebut. Pos pendapatan pemerintah digolongkan dalam kelompok besar yakni dari pajak, pendapatan non-pajak (PNBP), dan hibah. Akibat adanya pelemahan ekonomi karena pandemi COVID-19 ini asumsi pendapatan pun akhirnya berubah. Target pendapatan yang sedianya dipatok sebesar 2.233,2 triliun menurun drastis menjadi hanya 1.760,88 triliun (ada koreksi 472,31 Triliun). Koreks terbesar berasal dari target pendapatan pajak yang menurun sebesar 403,07 Triliun dan penerimaan PNBP yang menurun sebesar 69,24 Triliun.

KESEIMBANGAN PRIMER

Pos ini menunjukkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja (diluar pembiayaan utang). Jika nilai pos ini positif artinya belanja primer (pokok) negara dapat dipenuhi dengan pendapatan. Pos keseimbangan primer yang negatif sebenarnya bukanlah masalah karena merupakan konsekuensi dari kebijakan fiskal ekspansif yang dianut oleh pembuat kebijakan di negara +62 ini. Inti dari kebijakan ini adalah menekankan pada pemberian stimulus fiskal dalam memutar roda ekonomi masyarakat (kalo bingung nanti buka saja buku makro yaa..hehe). Meskipun nilai negatif ini bukanlah suatu masalah namun dikala nilainya melejit berkali-kali lipat, disitulah kita patut waspada. Nah dari postur ini, asumsi keseimbangan primer itu melonjak sangat drastis dari defisit 12,01 Triliun menjadi defisit 517,78 Triliun. Dengan kata lain, defisitnya melonjak 42,11 kali lipat gaes atau kalo dipersenkan, terjadi kenaikan defisit primer sebesar 4211,24% !!!!

UTANG

Naiknya belanja yang diiringi dengan turunnya pendapatan yang kemudian diikuti dengan kenaikan defisit primer yang sangat signifikan tentunya harus dicari sumber pendanaannya. Darimana? Yups..Bisa dengan mudah ditebak. Dari HUTANG. Inilah yang kemudian membuat pos HUTANG dalam APBN kita meningkat drastis dari awalnya hanya sebesar 351,85 Triliun menjadi 1.006,4 triliun atau naik sebesar 186,03% (nyaris 3 kali lipatnya).

Darimana sumber utang ini? Dari Perpres ini terlihat sumber utang terbesar adalah :

Dari peningkatan penjualan SBN sebesar 160,23 triliun

Dari Penundaan pembayaran pinjaman sebesar 37,47 triliun dan menambah utang sebesar 6,96 Triliun yang sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri

Dari  POS UTANG BARU yakni PANDEMIC BOND sebesar 449,89 Triliun. Dan pos inilah yang mengakibatkan POS HUTANG kita meningkat drastis.

DAMPAK PERUBAHAN POSTUR APBN

  1. Bagi pengelolaan keuangan, saya pribadi cukup khawatir dengan kondisi APBN seperti ini. Dimana defisit semakin besar dan mencapai 5,07% dari PDB. Rasio ini sudah melewati ambang batas dari ketentuan yang berlaku.
  2. Bagi daerah, pemangkasan DAU dan DAK ini menjadi PUKULAN TELAK bagi perekonomian apalagi dalam kondisi seperti ini. Ibaratnya bermain tinju, DAERAH dihantam dengan dua jenis pukulan sekaligus. Pukulan HOOK kanan kiri (DAK dan DAU) serta dikunci dengan pukulan UPPERCUT (pelemahan konsumsi dilevel bawah/masyarakat).
  3. Untuk Gorontalo. Dua pukulan bagi daerah disaat bersamaan ini tentunya menjadi tantangan bagi daerah. Melemahnya dua mesin pendorong konsumsi ini mengancam pertumbuhan ekonomi Gorontalo bisa nyungsep atau bahkan terkapar KO (minus). Tenang, kan masih ada dua mesin lainnya (investasi dan ekspor-impor). Dalam kondisi seperti ini mengharapkan dua mesin ini? Mimpi disiang bolong bro.
  4. Dalam kondisi inilah diuji kehandalan dari dokumen perencanaan daerah, aktor perencana, jenis program yang telah dibuat selama ini.
  5. Saya pribadi berharap, kondisi ini menjadi titik balik bagi perencana dan pengambil kebijakan didaerah untuk mengubah fokus dan strategi pencapaian berbagai target ekonomi dalam RPJMD. Dalam kemiskinan misalnya, Jika selama ini kita hanya mengandalkan pencapaian target angka sehingga lebih banyak mengedepankan bantuan-bantuan sosial (yang penting memenuhi konsumsi minimal agar tidak miskin) menjadi lebih banyak mengalokasikan ke program-program yang sifatnya pemberdayaan. Trade off pasti ada. Dan itu wajar dalam ekonomi.

 

Sebenarnya masih banyak pertanyaan dan uneg-uneg yang ingin disampaikan. Namun saya pecah saja biar status ini tidak terlalu panjang. Dan terpenting pesan bisa tersampaikan kepada para pembaca yang budiman. Demikian dulu,,nanti kita sambung lagi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *